Kontroversi Elektronik Book ( E-Book ) Versi BSE Depdiknas

Kemajuan E-Learning di Indonesia pada dekade kali ini memang boleh dikata mulai menampakkan daun hijau dan juga buahnya yang amat segar dan ranum, dalam artian mulai merangkak naik walau belum bisa untuk dibilang memuaskan, akan tetapi paling tidak menghasilkan hasil yang nyata untuk dunia pendidikan kita. Salah indikator diantaranya adalah dengan diluncurkannya sebuah layanan baru dari Depdiknas yang memungkinkan siapa saja untuk mendownload buku sekolah elektronik secara gratis di website http://bse.depdiknas.go.id. Buku gratis tersebut meliputi buku-buku pelajaran mulai dari SD,SMP,SMA,dan SMK.Seperti dikutip sumber dari Depdiknas bahwa keberadaan buku sekolah elektronik gratis tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan Departemen Pendidikan Nasional untuk menyediakan buku yang memenuhi standar nasional pendidikan yang bermutu dan murah.Bagi saya pribadi, hal ini memang bisa merupakan salah satu bentuk mulai sadarnya pemerintah akan pentingnya teknologi bagi pendidikan dan salah satu upaya nyata yang diberikan untuk menjadikan pendidikan di Indonesia semakin maju.

Dalam prakteknya memang boleh dikata pemerintah sangat responsif akan tanggung jawabnya baik dalam hal teknis ataupun non teknis lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sikap pemerintah mulai dari membebaskan penggandaan buku elektronik tersebut baik untuk dijadikan dalam bentuk buku (hard copy) atau dalam bentuk CD/DVD atau yang lainnya dengan syarat asalkan tidak melebihi standarisasi harga eceran tertinggi yang diberikan pemerintah. Seperti dikatakan dalam acara peresmian ( launching E-book ) tersebut bahwa untuk memperbanyak dan menjualnya adalah dengan patokan harga eceran tertinggi (HET) yaitu berkisar antara Rp 4.000-Rp 20.000 per buku. Memang kebijakan ini diharapkan dapat untuk mencegah manipulasi monopoli pasar dari para penerbit yang sangat gencar melakukan promosi dan kerjasama dengan sekolah sekolah untuk mengadakan penjualan buku secara masal kepada para siswa, bahkan tidak tanggung-tanggung kedok pembelian buku pun kerap dijadikan satu dengan biaya masuk sekolah atau pembayaran lainnya sehingga bisa membengkakkan anggaran para orang tua / wali murid untuk biaya pendidkan anaknya.

Memang dalam prakteknya untuk saat saat ini, karena masih dalam tahap launching,banyak diantara para pengguna menemukan berjuta masalah saat pelaksanaan program dari buku elektronik tersebut. Hal itu dapat di ketahui dari berbagai fakta yang ada di lapangan, diantaranya :

Pertama, akses teknologi dan kemampuan guru yang ternyata masih minim. Sebagian besar masyarakat, sekolah dan pihak Pemda mengalami kesulitan saat mendownload file naskah buku elektronik tersebut. Hal ini disebabkan mungkin beberapa wilayah di negeri ini belum terjangkau koneksi internet yang memadai. Pemerintah dalam hal ini memang seharusnya tidak menutup mata, bahwa pengguna internet di tanah air pada kenyataannya adalah baru 5 persen dari jumlah penduduk. Pun, sebarannya juga lebih banyak di kota dan kalangan atas (dalam artian sudah mampu melengkapi diri sendiri dengan perangkatnya atau mereka yang ikut menggunakan fasilitas kantor). Dalam hal ini perlu diketahui juga bahwa masyarakat desa adalah setali tiga uang, artinya mereka juga belum akrab dengan internet. Untuk keperluan makan saja susah, apalagi ngutak-atik komputer! Fakta lainnya adalah ketersambungan aliran listrik di Indonesia yang baru 40 persen. Dari sekitar 72.000 desa di negeri ini, baru sepertiganya yang terjangkau internet. Dengan fakta ini, jangan harap sekolah-sekolah yang ada di pelosok pedesaan bisa mengakses buku elektronik itu. Terlebih, ada fakta yang cukup memprihatinkan yakni dari sekitar 2,7 juta guru di Indonesia, yang melek teknologi alias Hi-Tech ternyata hanya sekitar 10-15 persen. Pun, diperkirakan hanya 10 persen dari siswa di seluruh Indonesia yang bisa mengakses lewat internet! Inilah bukti bahwa kebijakan buku elektronik memang belum maksimal khususnya berkait dengan peta-peta wilayah Indonesia yang masih timpang dalam hal teknologi.

Kedua, bagi daerah atau sekolah-sekolah yang telah berinternet, ternyata juga bukan soal mudah untuk mengunduh buku elektronik untuk belajar. Pasalnya, pola, behavior ( kebiasaan ) dan budaya belajar siswa harus berubah cukup drastis, dari konvensional ke teknologi informasi. Bayangkan, para siswa harus antre menggunakan internet, setelah itu mencetaknya ke kertas. Pertanyaannya, apakah setiap sekolah mampu menyediakan kertas dan tinta printer untuk kepentingan ini? Jikapun guru telah mengunduh dan siswa cukup mencopynya, ternyata biaya copy buku itu dimungkinkan akan lebih mahal dibandingkan jika membeli bentuk cetak.

Ketiga, masih ada beberapa sekolah yang ternyata tidak mengakui bahwa masyarakat luas berhak mendapatkan buku secara gratis, hingga jual beli buku paket pelajaran di sekolah masih saja terjadi. Mengingat implementasi program buku elektronik ini senyatanya memang boleh dikata belum bisa menyelesaikan permasalahan untuk mewujudkan buku murah seperti yang diharapkan oleh semua pihak itu, mungkin pemerintah juga harus memaklumi atas pelaksanaan program itu kepada publik. Regulasi buku pelajaran dari cetak ke elektronik memang reformatif, namun belum sepenuhnya solutif!

Lantas jika seperti itu adanya, bahkan pemerintah telah kadung mengeluarkan kebijakan yang seperti itu, sebagai seorang pendidik seharusnya kita juga tidaklah ngelokro , ya paling tidak mengambil inisiatif atau jalan tengah atas beberapa persoalan yang muncul berkait kebijakan itu. Jangan sampai kebijakan yang telah dikeluarkan dengan banyak biaya berhenti di tengah jalan hanya karena beberapa masalah seperti yang terjadi pada fakta diatas.Memang untuk menjalankan kebijakan tersebut sangatlah dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemakai ( siswa ), penyelenggara ( guru ), pemerhati ( orang tua dan masyarakat ), dan tidak kalah pentingnya yaitu penyedia fasilitas yang tidak lain adalah Depdiknas.

Memang apabila suatu sekolah sudah lengkap dengan segala atribut fasilitas teknologi yang mendukung kebijakan pemerintah mengenai elektronik book ini akan berjalan bagaikan air yang mengalir di bengawan. Satu kata saja, di tempat penulis kebetulan mendapat bantuan berupa LCD proyektor akan tetapi di sisi lain kami tidak memiliki note book alias laptop. Namun karena di dalam ruangan kantor terdapat dua CPU computer maka kami pun memutar otak , mengangkat salah satu CPU tersebut tanpa dengan monitor, kemudian monitorpun kami ganti dengan LCD proyektor, slidenya pun cukup sederhana papan tulis kami tutup dengan atlas besar yang dibalik. Kemudian setelah itu hasil dwonloadtan E-Book dari Depdiknas tersebut kami coba putarkan kepada siswa di kelas III dan VI, dan hasilnya memang anak lebih tertarik dan paham dengan materi-materi itu karena polanya adalah interaktif multicheable teaching.

Disadari memang , hal diatas yang kami alami adalah hanya segelintir saja dari betapa memang banyaknya dukungan dan fasilitas untuk menyelenggarakan suatu pendidikan yang berkualitas. Benar atau tidak , memang sasaran buku gratis alias murah adalah perlu tahapan yang panjang, apalagi kita tahu negara kita adalah negara berkembang yang notabene anggaran pendidikannya masih di bawah rata- rata. Kita berharap tentu tanpa dengan keluh dan kesah kebijakan yang menimbulkan kontroversi ini adalah perlu dicoba di segala medan yang begitu menggejola dan membahana, dan harapan kita sejalan dengan perbaikan fasilitas-fasilitas dari pemerintah dan juga perbaikan anggaran di semua sektor pendidikan kebijakan elektronik Book (E-Book) untuk mewujudkan buku murah akan berhasil di masa mendatang.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: